Daerah Mapia penuh misteri, DOB untuk siapa?

Oleh: Norbertus Douw

DENGAN adanya isu rencana Daerah Otonom Baru [DOB] bernama Mapia Raya dari Kabupaten Dogiyai justru berbagai kompenan lapisan asal wilayah Meepago menyatakan sikap tegas “menolak” karena bukan keinginan rakyat Meepago, lebih khususnya rakyat Mapia Raya, Dogiyai, Papua.

Setelah beredarnya isu tersebut maka rakyat, mahasiswa, intelek serta berbagai elemen tegas tolak. Siapa oknum yang antisipasi dalam rencana DOB Mapia Raya? Apakah pemekaran tersebut keinginan Rakyat setempat? Apakah ada kesepakatan bersama rakyat, DPR, dan Pemda? Atau semaunya para elit-elit Dogiyai? Yang jelasnya adalah semaunya para elit-elit politik berdangsa. Karena kebelakangan ini, berbagai komponen lapisan rakyat Dogiyai tidak restui atas hadirnya DOB Mapia Raya.

Rakyat tegas menolak segala pemekaran-pemekaran di Meepago. Ini isi sikap penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya yang viral kebelakangan ini.

1) Untuk siapa DOB Mapia Raya.

Apabila ada persetujuan antara Pemerintah pusat dan Pemda Dogiyai segera kembalikan SK ke asalnya. Karena ini bukan keinginan alam Mapia serta Rakyat Mapia.

2) Mapia Raya bukan Tanah Kosong.

Stop minta pemekaran kab. Mapia Raya, kami tidak mau kehilangan alam segar ini dan pencemar segala penyakit kolonial Indonesia.

3) Lembah Kamu cukup kab. Dogiyai.

Diharapkan kepada oknum yang perjuangkan DOB Mapia Raya mohon hentikan. Jangan membuka ambang pintu pemusnahan Rakyat serta segala isi yang ada di Mapia Raya. Lembah kamu cukup satu kabupaten yaitu kabupaten induk (Dogiyai).

4) Rencana DOB Mapia Raya tidak memenuhi kriteria (Ilegal dan catat Hukum) tetapi kenapa masih perjuangkan? Sama saja memperjuangkan mengorbankan Alam Mapia Raya dan Rakyat Mapia Raya.

5) Pemda dan DRP Dogiyai segera mencari jalan terbaik untuk menghentikan Isu ini karena Rakyat benar-benar menolak rencana DOB Mapia Raya.

6) Pak Gubernur Lukas Enembe, S. Ip telah membatasi pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua tetapi kepala Daerah Dogiyai tidak mematuhi kebijakan pak gubernur. Ada apa dibalik itu? Sengaja mau memusnahkan Alam dan Rakyat Meepago kah? Hentikan niat mekarkan segera! Dan bangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mantap di kabupaten induk kalau niat mau bangun daerah.

7) DOB Mapia Raya adalah adalah tidak memenuhi kriteria ilegal atau cacat hukum tetapi mengapa oknum terpaksa berjuang. Berjuang bukan aspirasi rakyat tapi berjuang mengorbankan rakyat yang tersisa dari pembunuhan kolonial Indonesia.

Saya orang pertama yang menolak dan akan menolak kehadiran pemekaran-pemekaran mulai dari tingkat desa sampai Kabupaten di wilayah Meepago. Dan saya meminta kepada oknum-oknum yang berjuang mekarkan, pentingnya memahami akar masalah di Papua. Sebenarnya masalah apa? Rakyat dibunuh dengan alat Negera didepan kalian itu karna apa? Mengapa saya lunturkan kedua pertanyaan, karena memandangi kejadian-kejadian kekerasan terhadap warga sipil masa lalu, ketika warga sipil berdarah anda kabur dari tempat tugas entah kemana tidak tahu. Biarkan warga membantai seperti binatang. Oleh sebab itu, Pemekaran-pemekaran segera hentikan, saya tidak mau merugikan harta benda dan saya tidak mau mengorban rakyat tak berdosa. Yang sudah korban dan rugi itu cukup.

Jika niat mau membangun Dogiyai! Bangunlah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang bermutu. Jangan dengan mekarkan. Kalau mencari kepentingan pribadi, jangan mencoba menghancurkan surga indah yang tersembunyi di Dogiyai. Ini miris sekali.

Jadi, SK DOB Mapia Raya segerakan kembalikan ke asalnya dan yang jelas DOB Mapia Raya tidak memenuhi kriteria (ilegal dan Cacat Hukum). Pemda Dogiyai harus patuhi kebijakan pak Gubernur Papua lalu ia menyatakan di Tanah Papua tidak ada pemekaran-pemekaran cukup yang ada. Untuk DOB Mapia Raya kami tolak. Kami rakyat serta akar rumput Meepago meminta kepada pemda Meepago jangan menyebarluaskan NKRI diatas bumi Meepago. Kami tetap tolak!

“Jangan ada pemekaran lagi di Meepago cukup tiga kabupaten induk”.

Penulis adalah jurnalis wagadei.com