Surat terbuka untuk Saudari Silvany Austin Pasaribu
Dengan Hormat!.
Sehubungan dengan surat ini, hendak sampaikan bahwa Prinsip dalam diplomasi jika yang ditampilkan di UN adalah anak" muda seperti Anda dan sebelum- Sebelumnya merespon isu dugaan pelanggaran HAM Papua, maka negara menganggap masalah yang diperdebatkan berada pada level yang rendah, potensi sangat kecil, tidak membahayakan. Jika muncul Masalah yang sama dengan dampak yang agak rumit, maka yang akan ditampilkan lebih senior dari anda dan seterusnya hingga sampai pada status lebih kritis, maka yang tampil berbicara di PBB tentang persoalan yang sama adalah diplomat senior bahkan Menteri luar negeri akan terjun langsung hingga gabungan dari beberapa Menteri dalam bentuk tim seperti halnya sol Timor-Timur dimana Tim sedang dalam perjalanan, Presiden menyatakan refreedum tanpa keputusan bersama. Jadi Anda itu ditampilkan Sebagai simbol negara bahwa persoalan Papua itu hal Kecil dan tidak membahayakan Kedaulatan negara atau juga secara Prinsip, Negara" lain bisa simpulkan bahwa persoalan Papua masih kecil dan tidak berbahaya.
Yang menjadi pertanyaan saya sejak masa Mbah Narasista hingga Mbah Silvany adalah kenapa Masalah Papua dianggap Masalah kecil oleh negara dan selalu menganggap itu persoalan internal, tidak boleh intervensi, Papua adalah sah bagian dari Indonesia, dst dengan Andalkan Prinsip uti possidetis Juris yang telah mati lama itu setelah adanya prinsip self Determination?
Pada saat berpidato, gaya anak" muda seperti Silvany dan Sebelumnya dinilai oleh negara-negara yang Paham benar soal diplomasi dengan karakteristik yang telah ada, sementara diplomat muda yang ditampilkan ini seperti emosional yang terbakar hangus secara sikologis!.
Sesungguhnya Anda tidak paham soal Sejarah bangsa Papua dan hanya menggunakan prinsip- prinsip seperti kedaulatan, nonintervention, dan Papua Final bagi NKRI dst. Omongan seperti ini orang kampung juga bisa bicara demi NKRI harga mati.
Tetapi Perlu anda Sadar bahwa jika tidak ada pelanggaran HAM, kenapa pelapor khusus PBB tidak diijinkan masuk ke wilayah Papua?
Jika Tidka ada kejahatan atas kemanusiaan, mengapa jurnalis international, LSM internasional dan individu yang hendak liput di Papua tidak diijinkan?
Jika Tidak ada pelanggaran HAM, kenapa negara tidak memberi ijin delegasi Menteri luar negeri negara" Pasifik tidak diperbolehkan masuk ke Wilayah Papua?
Jika tidak ada konflik politik, mengapa Negera berikan kebijakan Otonomisasi atas Papua?
Jika tidak ada persolan, kenapa Negera terus menerus Keluarkan kebijakan diatas Kebijakan dengan penuh tipu daya atas Papua?
Jika tidak ada pelanggaran HAM, kenapa negara repot-repot bahas Otsus Jilid II?
Saudariku, Anda perlu tahu bahwa mulutmu telah melukai hati korban kekerasan negara, tulang belulang, anda melukai rakyat Papua yang Sedang menderita, anda telah melukai seluruh korban kejahatan negara secara sistematis dan Terstruktur dan pengungsi Nduga dan Intan Jaya!.
Anda perlu menguasai Persoalan Papua dari sejarah sejak sengketa antara Indonesia dan Belanda awal tahun 1949, kuasai upaya gagalnya negosiasi Indonesia dan Belanda, Upaya Diplomasi hingga tahun 1961 Indonesia nyatakan mundur dari UN karena Setelah UN Charter disahkan, Belanda sampaikan Usulan perwalian wilayah atas Papua ke PBB. Sedangkan Indonesia ngotot agar Papua diserahkan tanpa syarat.
Anda perlu kuasai opsi konfrontasi Indonesia atas Klaim Papua, anda harus kuasai intervensi Amerika Serikat ke Pemerintah Belanda atas Papua, anda harus pahami kenapa harus ada new York agreement, Roman Agreement, dll.
Anda harus pahami soal Pepera 1969 yang sangat tidak sesuai dengan mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip umum hak penentuan Nasib sendiri.
Pepera adalah pelecehan mekanisme hukum internasional dan prinsip- prinsip PBB tentang Hak penentuan Nasib Sendiri. Peraktek Pepera dan Klaim Papua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan bagi bangsa Papua yang dilakukan oleh Amerika, BELANDA dan Indonesia. Militer adalah aktor dibalik kekejaman negara di Papua. Pendekatan keamanan di Papua sejak 1965- 2020 telah mencatat kejahatan atas Tanah Papua. Tuhan tahu itu!.
Anda sebagai generasi, sesungguhnya berbicara apa kata hatimu dibandingkan berbicara apa kata negara, apa kata penguasa, apa kata politik baku tipu di UN!.
Anda sesungguhnya perempuan baik, hebat, tetapi nuranimu dilecehkan oleh Politik dan perkatek tipu daya atas perintah kepentingan negara. Dibsuatu saat nanti anda akan mengakui itu bahwa benar anda salah.
Seorang Senior yang menjadi mentormu Sebelum anda menginterpretasikan kata Mereka itu iblis yang melatih anda.
Orang Papua itu Milik Tuhan, Mereka berdoa dengan cucuran air mata, sedih mendengar pidato perdebatan yang menggangu nurani bangsa Papua!.
Hanya Negara yang punya alat kekuasaan bisa membuat OAX secara sempurna bagi sesama umat manusia, tetapi Tuhan Allah tahu siapa bohong apa? Dan Upah Dosa ialah Maut!.
TUHAN memberi panjang umur Untuk Anda dan negara anda atas pembohongan ditempat kebenaran atas kemanusiaan di UN.
Jika un saja anda tipu dengan menyatakan Papua Tidak ada pelanggaran HAM, maka upah Dosa ialah maut. Mulutmu harimaumu, entah atas perintah siapa!.
Tuhan memberkati atas karya Tipu dayamu.
Java, 27 September 2020
Surat itu ditulis Otis Tabuni dan diposting akun Fb pribadinya
Tidak ada komentar
Posting Komentar