Pemerintah Indonesia masih bungkam soal tragedi kekerasan di Papua

Oleh: Damoye Nori

PERISTIWA-peristiwa pembunuhan secara brutal di tanah West Papua tak sedikitpun yang diketahui, bahkan telah Mendunia. Dalam resolusi Perserikatan bangsa-bangsa [PBB], tanah West Papua telah ditetapkan sebagai daerah konflik urutan keempat di dunia.

Perjuangan kebebasan bangsa West Papua juga mendunia berarti pembunuhan berutal di Papua menyentuh ribuan orang diseluruh dunia. Oleh karena itu, PBB dan Indonesia menerima dan menghormati penyampaian aspirasi rakyat West Papua secara terbuka atau diketahui publik tetapi nurani bangsa dan negara Indonesia mati, tak punya perasaan kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan perdamaian duniapun terbungkam.

Konflik West Papua adalah tugas utama dari PBB yang harus diselesaikan tetapi masih dianggap fatamorgana yang belum tercapai pada puncaknya. Negara Indonesia juga sama saja, sebenarnya Negara Indonesia memberi hak penuh penentuan nasib bangsa West Papua sesuai dekolonasasi PBB dan UUD NKRI tahun 1945, ‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusaiaan dan perikeadilan.

Di sini, penulis hendak mengingatkan kembali pesan dari Paus, seorang pemimpin agama Katolik di Vatikan kepada Sekjen PBB, bahwa dalam rangka akan adanya pasar bebas, maka untuk segera mengurus administrasi pembebasan negara-negara yang masih dijajah oleh bangsa lain, dan segera habiskan bekas berkas yang sudah masuk dibagian umum PBB agar segera diproses untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam sidang umum PBB.

Dengan mengingat waktu perjuangan Papua Merdeka yang sangat panjang dan telah banyak menelang korban jiwa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kaki tangannya seperti penculikan, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan sadis secara sistematis dan terstruktur dengan cara menyakitkan hati orang asli Papua. Emosi yang kuat itu masih dan sedang membara dalam tubuh orang asli Papua.

Penulis juga membeberkan sejumlah fakta atas pembunuhan brutal di tanah West Papua dengan aktor utama adalah anak buah Pemerintah Indonesia yaitu TNI dan Polri. Operasi-operasi militer melahirkan banyak peristiwa-peristiwa berdarah seperti, Biak Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Paniai Berdarah, Dogiyai Berdarah, dan Deiyai Berdarah serta hingga saat ini operasi militer sedang berjalan di Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya juga masih banyak pelanggaran HAM lainnya. Atas peristiwa itu, satupun belum diselesaikan di meja pengadilan meja kolonial Indonesia.

Ada lagi, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh pejuang kebenaran tanpa kekerasan di atas tanah West Papua seperti Ketua Dewan Presium Papua [DPP], Theys Hiyo Eluay, ia sekaligus sebagai pendiri Satgas Papua di seluruh tanah Papua, lainnya adalah seniman dan pimpinan album musik Mambesak, Arnold Clemens Ap serta rekannya Edi Mofu, dan ada banyak lagi tokoh agama, tokoh adat yang bersuara kebenaran dan keadilan dibunuh dengan cara amat cerdik. Peristiwa pembunuhan terhadap ratusan tokoh Papua ini sangat mendunia tapi pemerintah Indonesia membungkam rapi karena terbiasa dengan kekerasan. Sungguh hebohnya adalah terbungkam pembunuhan brutal tak pernah diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Nah, di sini penulis mau menegaskan beberapa alasan beberapa pendapat, pertama; West Papua memiliki kekayaan alam menjamin dunia sehingga Indonesia takut kembali miskin bila Papua melepaskan dari NKRI, hingga sampi ini Indonesia mempertahankan Papua bagian dari NKRI.

Kedua; dari sejarah PEPERA 1969 ini saja, kami orang asli Papua mesti menyadari bahwa ada maksud dan tujuan dibalik pencaplokan secara paksa, kita bisa ketahui sesuai realita hari ini, di mana eksploitasi kandungan bumi Papua besar-besaran sedang terjadi, perusakan hutan dan pengambilan hasil hutan secara ilegal dan pembunuhan orang asli Papua terus meningkat. Sebab alasan dan maksud Indonesia, ingin menguasai bumi cendrawasih.

Ketiga; Pemerintah Papua juga salah karena dengan sengaja memelihara NKRI di tanah Papua melalui pemekaran daerah otonomi baru [DOB] dan berbagai program licik lainnya. Sadar atau tidak, pemerintahan di Papua seperti Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/Kota memang anda bagian dari Pemerintah Indonesia tapi apakah lebih berharga jabatan atau harga diri. Ya tentu, “harga diri”.

“Solusinya adalah kembalikan hak politik bangsa kami Papua Barat yang sudah kalian rebut dengan cara konflik yang berdarah-darah”.

Cepat dan lambat Papua pasti akan Merdeka.

Penulis adalah anak muda Papua, tinggal di kota Jeruk