DPR Papua diminta Ambil Tindakan Tegas soal APBD TA 2022

Jayapura, (KABARKEDEGAPO) - Ketua Dewan Pimpinan - Komite Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Jayawijaya Leo Himan  juga sebagai Ketua Forum Peduli Pemuda Papua (F-PPP) diminta DPRP segera ambil tindakan tegas soal sidang APBD dan Perubahan-perubahan (APBDP) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2022.

 Leo Himan meminta pimpinan Partai  Nasdem dan 3 Partai Pusat lainya segera mengambil langka tegas untuk memberhentikan ke 4 pimpinan Dewan perwakilan rakyat Papua itu, pasalnya hingga kini DPR Papua tidak menggelar Pembahasan APBDP Papua TA 2022, ujarnya.

Ia menjelaskan sesuai aturan, Seharusnya pembahasan APBDP Papua TA 2022 digelar paling lambat 30 September 2022. Akan tetapi hingga pertengahan Oktober 2022 kini, DPR Papua belum juga melaksanakan sidang APBDP TA 2022. Pembahasan APBD perubahan dilakukan tanggal 30 September 2022. Tapi ini sudah masuk bulan Oktober. Menurutnya, sudah lewat masa waktunya dan sidang APBD perubahan belum dilakukan. DPR Papua tidak melakukan sidang APBD perubahan Papua Tahun Anggaran 2022,” Hal ini dikatakan Leo Himan selaku Forum Peduli Pemuda Papua  (F-PPP) disalah satu Cafe Kota Jayapura kepada kabarkedegapo.com, Minggu, (16/10/2022) malam.

Karena tidak menggelar Sidang APBDP TA 2022, Forum Peduli Pemuda Papua  (F-PPP) serta Rakyat Papua memberikan mosi tidak percaya kepada DPR Papua. Mosi Tidak percaya terhadap wakil rakyat yang tidak merakyat, tegasnya.

"Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pembantaian, Penindas Rakyat setelah melakukan prestasi bersejarah sejak Papua masuk dalam Pangkuan Ibu Pertiwi dan menjadi Presiden buruk kinerja DPR Papua sepanjang sejarah baru terjadi", katanya.

Karena itu, Leo Himan menyerukan Mari satukan kekuatan sadar dan lawan terhadap 56 Anggota DPRP, bubarkan dan sebagai sangsi sosial menuntut untuk tidak memberikan gaji dan hak-hak lain selama dua bulan, ungkapnya.

Waktu yang sama, Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) Salmon Wantik, menuturkan, belakangan ini mereka melihat DPR Papua dan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua, mereka tidak serius untuk melaksanakan program-program yang menjadi tuntutan masyarakat. Tetapi mereka lebih fokus untuk mengamankan dan mengerjakan program-progran yang lebih kepada kepentingan kelompok dan kepentingan partai politik semata, ungkapnya.

"Salah satu tugas utama DPR adalah melakukan sidang, Sidang Perubahan Anggaran. Tetapi mengapa DPR Papua tidak melakukan sidang perubahan anggaran Tahun 2022", katanya

Ia bertanya, Ataukah ada kepentingan para anggota dewan yang tidak terakomodir sehingga sidang perubahan anggaran Tahun 2022 tidak dilakukan, ucap BEM Uncen (*)

Penulis : Yulianus Magai

Editor: Admin