Isu Pemekaran Mapia Raya Segerah Hentikan

Usai diskusi: Foto/YD

Manokwari, KABARKEDEGAPO.COM – Maraknya isu pemekaran daerah otonomi baru atau DOB diberi nama Mapia Raya dari Kabupaten Dogiyai yang baru berumur 12 tahun yang sedang diwacanakan oleh para oknum tertentu,  maka mahasiswa Meepago di Manokwari tegas menolak.

Penolakan ini dikukuhkan melaui diskusi yang raih dari tim patroli Meepago.

Bagi mahasiswa Meepago, adanya pemekaran DOB justru akan membuka isolasi daerah. Pihaknya memantau dampaknya akan terancam bagi alam dan manusia yang ada di wilayah Mapia. Pada hal mapia sebagai reputasi Meepago yang masih tersembunyi sebagai harta kekayaan warusan leluhur.

Asel Dogomo, salah satu mahasiswa Meepago asal daerah Mapia bahwa sementara ada Kabupaten Dogiyai saja melalui perusan sudah masuk kali Mapia sudah tercemar sampah, sehingga habitat yang ada di kali dan hewan yang ada di sekitarnya semua hilang punah.

“Apalagi hadirkan Kabupaten Mapia Raya itu PT, dan CV yang akan masuk pasti merusak hutan besa. Maka pemekaran Mapia Raya kami nyatakan tolak, tidak ada gunanya,” katanya kepada media ini, Senin, 22/6/2020 usai pertemuan didepan puluhan audiens.

Budaya orang papua terlebih khusus diwilayah Meepago dapat bertahan hidup hanya hasil pengelolahan tanah yang dimilikinya “Melalui pemekaran, lahan yang ada akan dirampas pemerinah dan orang orang tertentu sehingga saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai perempuan merasa trancam tempat berkebun dan beternak, untuk itu pemekaran Mapia Raya tolak” kata Selina Keiya ketika diwawancara.

Sementara itu Marselino Pigai mengatakan “Kami analisis pemekaran mapia raya hanya pandangn sebelah mata oleh wacana penguasa penguasa tertentu tanpa mimpi rakyat.  Kemudian sendiri (oknum pemekaran)  mengajari paradigma dan menstigmatisasi untuk menjadi konflik antara masyakat sendiri , dengan demikian kami membantah pemekaran harus hentikan”. Ungkap Pigai  

Diwilayah Meepago tidak ada lagi daerah otonomi baru DOB entah itu desa, distrik, kabupaten serta provinsi karena dampaknya sangat merusak lingkungan , maka kaum intlektual dan masyarakat Meepago sangat mengharapkan kepada MPR dan DPRD segerah menyambung  lidah untuk menindak lanjuti haknya.

 

K/YD