Rakyat West Papua tolak daerah otonom baru
YANG terhormat Bapak Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, dengan hormat kami rakyat West Papua meminta tolong pahami konflik yang merajarelah di atas tanah Papua. Sebab pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru [DOB] bukan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] berat di Papua.
Kami meminta kepada Pemerintah Pusat bahwa segera hentikan pemerakan Provinsi, Kabupaten, Distrik, bahkan Desa di tujuh wilayah adat Papua. Rakyat Papua sepakat untuk penolakan pemekaran dan kami mengambil sikap tegas tidak boleh ada pemekaran lagi stop. Karena pemekaran tersebut sangat jelas untuk mematikan perjuangan bangsa West Papua untuk berpisah dari NKRI.
Penulis mewakili seluruh rakyat Papua 100 persen menolak pemekaran DOB masalah pemekaran DOB di seluruh Tanah Papua, kami masyarakat menolak dengan tegas sebab DOB bukan keinginan kami tapi itu hanya kepentingan para elit dan politikus. Yang akhrinya tidak menjamin kesejahteraan, dan kemakmuran untuk masyarakat Papua.
Menurut rakyat West Papua, pemekaran atau DOB merupakan hanya mendorong perasaan nafsu mengejar jabatan, kedudukan, dan kekuasaan oleh sebagian elit atau oligarki lokal [Bupati-bupati Wilayah Mee-Pago]. Selama ini Bupati-bupati wilayah Mee-Pago berdangsa di atas panggung penderitaan dan kemiskinan, jelas-jelas kebijakan politik kolonial Indonesia merupakan cerminan dari proyek pemusnahan terhadap rakyat Papua Barat.
Tidak lain, proyek pemekaran merupakan penguasa penjajah yang akan melahirkan dampak negatif yang luar biasa bagi tanah air dan rakyat Papua Barat. Pasti jelaskan sumber daya alam [SDA] sedang menguras, tanah adat pun dirampas, hutan rimba pun penebangan sembarang, dan permukiman kaum migran terus bertambah hingga pelosok.
Atas kenyataan-kenyatan itu segera cabut UU Nomor 45/1999 tentang pemekaran Provinsi menjadi tiga Provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat dan UU Nomor 5/2000.
Cabut Resolusi PBB 2504. Yang membenarkan status kependudukan Indonesia di Tanah Papua dengan kepentingan. Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat.
Untuk para elit Papua
Kami meminta kepada ketua tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, Isaias Douw jangan munafik. Rakyatmu sedang korban satu per satu dan korban tanpa jejak kaki yang terukir indah. Kami mohon, hentikan rancangan pemekaraan provinsi tersebut. Hargai jati dirimu lebih berharga daripada menghargai permainan-permainan licik dari Indonesia demi mematikan perjuangan pembebasan bangsa West Papua.
Para Tim yang bergerak berjuang pemekaran, Anda menempatkan di jabatan Bupati, DPR, MPR, dan seluruh pejabat tertinggi di Papua bukan untuk menindas tetapi mengangkat yang lemah, tertindas, dan menderita [ujung tombak Rakyat/menjadi Alat Tuhan]. Perlakuaan anda itu adalah paling hina diatas dihina rakyat sendiri. Jabatan dan kepentingan pribadi bukan lebih berharga tetapi yang lebih berharga adalah harga diri.
Apakah pemekaran Provinsi telah dibicarakan atas seizin rakyat West Papua? Apakah sudah gelar seminar atau lokakarya bersama rakyat Papua? Apakah sudah lewat sidang DPRD setempat? Ataukah keluar tiba-tiba dari para elit Papua? Pertanyaan- pertanyaan tersebut pemerintah Papua harus sampaikan kepada Rakyat seluruh tanah Papua secara bertatap muka jangan seperti pencuri masuk jendela.
*) Penulis adalah jurnalis wagadei.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar